Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Lumajang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Lumajang, Rabu (7/9) siang ini.
Aksi tersebut merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Massa meminta agar aspirasi mereka menolak kenaikan tersebut disampaikan kepada anggota DPR RI.
Meskipun sempat bersitegang dengan pihak keamanan, namun situasi kembali mereda setelah jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang menerima para demonstran di Ruang Rapat Paripurna.
Ahmat Taufik H, koordinator aksi menyebut langkah pemerintah pusat menaikkan harga BBM bukan pilihan tepat. Mengingat, masyarakat kini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena berimbas pada kenaikan harga bahan pokok dan barang lainnya.
“Ketika harga BBM non subsidi naik, harga beras, minyak dan kebutuhan lainnya juga ikut naik. Warga yang memiliki pemasukan tidak seberapa mereka akan menjerit. Itu yang kami sampaikan,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Anang Akhmad Syaifuddin pun menyanggupi untuk menyampaikan aspirasi massa kepada DPR RI.
“Kami seluruh pimpinan DPRD sebelumnya juga bersepakat akan menerima seluruh tuntutan yang masuk. Karena memang gejolak itu ada di tengah-tengah masyarakat. Kami akan meneruskannya pada DPR RI,” pungkasnya.
Aksi tersebut berakhir dengan damai, tidak terjadi kericuhan yang menyebabkan banyak kerugian. Massa kemudian membubarkan diri setelah berhasil menemui para wakil rakyat di Gedung DPRD Lumajang. (Mad/LTV)
